Beberapa isu terhangat di sekitar kita akhir-akhir ini membuat saya tergelitik membuat tulisan ini. Terutama pada 2 isu besar, yaitu, pertama isu internasional terkait dengan publikasi kartun Rasulullah Muhammad SAW di sejumlah media eropa yang memicu protes berbagai kalangan baik muslim maupun bukan, yang kedua terkait dengan penggodokan RUU antipornografi/pornoaksi di DPR. Dimana pada dua isu tersebut ada suatu mainstream yang coba diangkat yakni masalah kebebasan berekspresi dan bersuara yang dimiliki oleh pers/media atas nama menjunjung nilai-nilai demokrasi.
Pada isu publikasi kartun Rasulullah yang sangat jelas-jelas melecehkan ajaran Islam dan melukai hati kaum muslimin yang paling dalam, media eropa yang dipelopori oleh sebuah media Denmark (Jylland Porsten) yang kemudian diikuti langkahnya oleh beberapa media Eropa dan Amerika mereka mengatakan bahwa itu semua adalah semata-mata demi menjunjung kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dimiliki oelh pers. Pers bebas menyuarakan apa yang ingin disuarakannya, dan tak ada yang bisa melarangnya. Alasan inilah yang menyebabkan mereka enggan meminta maaf dengan serius dengan alas an kebebasan pers, bahkan pemerintah Denmark pun tak kuasa untuk memaksa media tersebut mencabut kartun tersebut sekaligu meminta maaf kepada ummat Islam karena pemerintah memang tak kuasa untuk melarangnya. Sedang kasus yang kedua yakni masalah UU pornografi/pornoaksi, masalah kebebasan pers juga dijadikan dalih bagi sebagian orang pengusaha yang merasa terancam bisnisnya bila RUU ini disahkan dengan alasan sekarang bukan jamannya orba dengan Departemen Penerangan yang punya kuasa memberi izin dan membredel sebuah media. Sehingga media-media murahan yang hanya menebar syahwat tanpa manfaat yang jelas (bahkan ga ada manfaatnya) bebas berkeliaran dijual di jalan-jalan seharga seribuan rupiah. Anak-anak SD pun bisa dengan bebas membelinya. Atau beberapa kasus lainnya yang mengangkat isu yang sama (kebebasan pers) untuk berbuat seenaknya, mengangkat isu tanpa konfirmasi ke kedua belah pihak (cover both side), mengumbar gosip selebritis, berita-berita yang cenderung fitnah dan adu domba, sehingga ketika masyarakat merasa dirugikan terus memprotes dengan cara mereka, masyarakat pun disalahkan dengan alasan yang sama, kebebasan pers. Sehingga seakan-akan pers menjadi sebauh kekuatan yang tak terkontrol dengan alasan bagian dari pilar demokrasi, sehingga sebuah pemerintahan sebagai pihak yang paling berkuasa di sebuah negara tak kuasa untuk mengontrolnya. Dan masyarakat pun sebagai obyek dari pers juga tak kuasa bila merasa dirugikan. Padahal media sebagai pemegang opini saat ini cenderung pada nilai-nilai kapitalisme dan kepentingan bisnis semata, dan hanya sedikit saja yang memperjuangkan sebuah idealisme. Maka, akankah media/pers menjadi sebuah tirani? Mahluk tanpa salah yang bebas berbuat apa saja tanpa mempedulikan hak orang lain?
Pers/media, yang kata orang sebagai salah satu pilar dalam demokrasi (selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif) memang seharusnya benar-benar bisa menunjukkan diri benar-benar sebagai pilar. Yang dengan menjadi pilar sesungguhnya maka apa yang disebut dengan demikrasi yang sebenarnya itu bisa terwujud. Dalam demokrasi ada ruang untuk berbeda pendapat, ada kebebasan individu yang harus dihormati. Namun perlu dipahami juga ada juga hak orang lain yang harus dihormati pula. Bukan atas nama kebebasan berkespresi lantas menafikan keberadaan orang lain yang terganggu karenanya. Dalam menuntut hak kita, kita juga punya kewajiban menghormati orang lain. Hak kita dibatasi oleh orang lain. Dengan demikian, bila benar-benar media/pers adalah salah satu pilar demokrasi, maka kebebasan pers pun harus menghormati hak dan kebebasan orang lain. Pers yang sering menyuarakan demokrasi juga harus menjunjung tinggi demikrasi itu sendiri. Media yang cukup ampuh sebagai salah satu motor menumbangkan suatu rezim yang tiran pun jangan sampai menjadi tirani baru yang menjadi sebuah kekuatan tak terkalahkan. Ia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya, ia harus mampu memberi pencerahan bagi masyarakat tanpa mendikte masyarakat itu sendiri. Mengajari berdemokrasi dan berpendapat dengan cara-cara yang demokratis, bukan sebaliknya, tidak melakukan apa yang dikatakannya sendiri. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada pers yang netral 100%, pasti ada suatu misi yang diembannya, entah itu sifatnya ideologis, politis, atau semata-mata bisnis kapitalis. Maka tidak ada cara lain bagi media/pers kecuali menjadi pers/media yang bertanggungjawab, bila tidak, selamat datang untuk sebuah rezim tirani pers.
